Kamis, 01 April 2010
09.24 | 
Diposting oleh
Tamfaran
Medan - Aktivis hak anak asal Sumatera Utara (Sumut) Ahmad Taufan Damanik terpilih sebagai wakil Indonesia menjadi komisioner di Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC). Terpilihnya Taufan melalui serangkaian seleksi yang dilaksanakan enam kementerian dan selanjutnya menjadi wakil Indonesia hingga tiga tahun ke depan dalam komisi yang baru dibentuk tersebut.
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) merupakan perangkat baru ASEAN di bidang isu Hak Asasi Perempuan dan Anak. Setiap negara anggota Asean mengirimkan dua wakilnya untuk duduk di lembaga tersebut. Dari Indonesia, selain Taufan Damanik, komisoner terpilih lainnya adalah Rita Serena Kalibonso, aktivis perempuan dari Jakarta. Keduanya akan dilantik bersama komisioner lainnya oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN pada 7 April mendatang di Hanoi, Vietnam dan akan memulai sidang pertamanya di sana.
Memberikan keterangan di Medan, Ahmad Taufan Damanik menyatakan, sebagai komisi resmi antar negara ASEAN, badan ini nantinya bertanggung jawab mengurusi isu-isu hak asasi anak dan perempuan, baik yang terjadi di masing-masing negara maupun antarnegara.
“Dalam tiga tahun ke depan, lembaga ini dimandatkan untuk membangun sistem pemantauan hak anak di Asia Tenggara dan penangananan berbagai isu sensitif berkenaan dengan anak,” ujar Taufan di Kantor Yayasan KKSP, Jl. Stella Medan, Selasa (16/3).
Isu-isu tersebut, antara lain perdagangan anak antarnegara, misalnya antar negara-negara di regional Sungai Mekong yakni Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar, serta antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Isu perekrutan anak menjadi tentara atau dilibatkan dalam konflik bersenjata juga menjadi agenda penting untuk diperhatikan di Mindanao-Filipina Selatan, kasus yang sama di Thailand Selatan serta Myanmar.
“Agenda lainnya, termasuk isu perburuhan anak yang terjadi di hampir seluruh Negara-negara ASEAN. Beberapa Negara ASEAN bahkan dinilai belum memiliki sistem hukum dan kebijakan yang baik di dalam memenuhi dan melindungi hak anak, selain karena sistem politiknya yang belum demokratis, karena kemiskinan maupun karena perang yang masih berlangsung,” kata Taufan.
Seleksi Ketat
Taufan Damanik terpilih sebagai wakil Indonesia setelah dilakukan serangkaian seleksi yang dilakukan sebuah tim panitia kecil yang terdiri dari instansi-instansi terkait terdiri dari unsur-unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terpilihnya Taufan sebagai komisoner cukup membanggakan bagi Sumatera Utara, mengingat kredibilitas lembaga ini di tingkat regional dan juga internasional, sebab lembaga ini nantinya juga akan mewakili Asean di tingkat PBB.
Taufan dikenal sebagai aktivis hak anak yang sudah memulai karir perjuangannya sejak tahun 1986. Kiprahnya sudah cukup panjang baik di tingkat nasional maupun internasional. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) ini merupakan Ketua Yayasan KKSP Medan, dan juga Ketua Presidium Koalisi Nasional NGO Pemantau Hak Anak yang sekarang sedang menyiapkan Laporan Komprehensif tentang Pelaksanaan Hak Anak di Indonesia. Taufan juga anggota IFM-SEI, satu organisasi pendidikan anak yang bermarkas di Brussel Belgia.
Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dibawa Taufan selaku wakil Indonesia dalam komisi ini, Taufan menyatakan pada tahun pertama dia akan berupaya mengajak anggota komisioner lainnya untuk menyamakan pandangan mengenai pentingnya hak anak dimasukkan di dalam sistem hukum dan kebijakan masing-masing negara.
“Karena itu, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengajak pimpinan-pimpinan negara Asean mau melihat kelemahan-kelemahan di dalam negerinya masing-masing,” ujar Taufan.
Selanjutnya, kata Taufan, kerja sama ASEAN dan dan lembaga internasional lainnya sangat dibutuhkan terutama di dalam rangka mengurangi angka buta huruf, putus sekolah, penyakit menular dan kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di kawasan ini. Selain itu mendorong alokasi anggaran nasional masing-masing negara serta kesediaan untuk mau saling membantu diperlukan di dalam kerja sama ASEAN yang lebih kongkrit.
“Komisi ini menerima laporan terbuka dari pihak mana saja termasuk dari masyarakat dan akan mencoba menangani masalahnya. Untuk beberapa bulan ke depan, para komisioner lembaga baru ASEAN ini tampaknya masih harus menyiapkan prosedur kerja internal termasuk sekretariat di Jakarta,” ujar Taufan.
Proses Terbentuknya ACWC
Pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak telah menjadi agenda ASEAN mulai dari Vientiane Action Program 2004-2010 (VAP) tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan tiga Cetak Biru Pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak tercantum dalam ASEAN Political Security Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN) dan ASEAN Socio Cultural Community Blueprint (Komunitas Sosial Budaya ASEAN).
Menindaklanjuti mandat tersebut, selama tahun 2008-2009, ASEAN Committee on Women (ACW), sebagai organ ASEAN yang membawahi kerja sama di bidang wanita, dan Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), sebagai organ ASEAN yang membawahi kerja sama di bidang anak, telah berhasil menyepakati Term of References of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).
Di tingkat menteri, ToR ACWC telah mendapatkan dukungan dari ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Berdasarkan rekomendasi kedua organ ASEAN tersebut, para Pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand, telah mencatat ToR ACWC. (*)
Label:
Berita
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
About Me
- Tamfaran
- struktur organisasi :
Direktur Utama :
WICAKSONO LUGAS DWICAHYO.
Direktur Eksekutif : MUHAMMAD CHAIDIR MELAYOE.
Manager bag.Kesektariatan : NURHALIMAH.
Manager bag.Administrasi Keuangan : RIZKY IKHWAN.
Manager bag.Operasional : SYAIFUL AMRI.
Manager bag.Personalia : FIKRI NUDHUDA DINUL.
Manager bag.Teknologi Informasi : AHMAD HAKIKI.
Manager bag.Pendidikan Kepelatihan : MUHAMMAD AKBAR.
0 komentar:
Posting Komentar